Bupati Syahri Mulyo, SE. M.Si menghadiri sosialisasi bantuan stimulan perumahan  swadaya (BSPS) di Balai Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Tulungagung, Kamis 12 Mei 2016. Kegiatan ini juga di hadiri direktur rumah swadaya direktorat jenderal penyediaan kementerian PU dan perumahan rakyat Ir. Hardi Simamora, MPL. 

Program BSPS tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehinga lebih layak huni.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambutanya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat mendukung upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi MBR agar dapat menempati rumah layak huni, sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu, program BSPS telah sejalan dan selaras dengan misi ke 6 (enam) RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014–2018, yaitu “ pengentasan dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu”.

            Lebih lanjut Bupati mengaskan, sebagai upaya nyata dalam mendukung penyediaan rumah bagi MBR, selama kurun waktu tiga tahun ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Plesterisasi dari dana APBD sebesar Rp.4.665.000.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

            Sedangkan untuk program BSPS, pada tahun ini merupakan tahun ketiga Kabupaten Tulungagung menerima bantuan program BSPS. Selama kurun waktu tersebut telah dilakukan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni bagio MBP sebanyak 2.517 unit dengan total anggarannya mencapai Rp 29.080.000,00 (Dua pulih sembilan milyar delapan pulih juta rupiah)

Di Kabupaten Tulungagung masih banyak MBR yang memiliki rumah tidak layak huni. “Untuk itu kedepan, saya masih mengharapkan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Swadaya untuk berkenan terus memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui prpgram BSPS. Sehingga diharap akan semakin banyak pula MBR di Kabupaten Tulungagung yang dapat menempati rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman,” Ujar Bupati.

Sementera itu, direktur rumah swadaya direktorat jenderal penyediaan kementerian PU dan perumahan rakyat Ir. Hardi Simamora, MPL. Menegaskan penyaluran dana BSPS tidak dipungut biaya dan tidak ada potongan.

 “Kami tidak ingin adanya pungutan dalam penyaluran BSPS. Masyarakat akan menerima dana BSPS disalurkan melalui bank tanpa potongan sepeser pun. Dana tersebut dapat diambil secara berkelompok dan kami juga berharap kepala desa, Babinsa, UPT, RT, RW bisa ikut melakukan pengawasan,” jelasnya

Menurut Hardi, adanya program perumahan swadaya merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni secara swadaya. Untuk itu, kementerian PU dan perumahan rakyat akan terus mendorong penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat di seluruh Indonesia. (din /humas)