Categories: Berita
Published Maret 7, 2022

Pemkab Tulungagung telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) pada Senin (7/3/2022) pukul 14.00 WIB.

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M kepada Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono di Kantor BPK, Sidoarjo. Turut mendampingi sekretaris daerah (sekda) Drs. Sukaji,M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs. Johanes Bagus Kuncoro dan Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Drs. Tranggono Dibjoharsono, M.M.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M mengatakan penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian pertanggungjawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Dikatakan, penyerahan LKPD itu sesuai amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, sebelum deadline tersebut, kami sudah menyerahkan LKPD tahun 2021 kepada BPK hari ini (Senin, 7/3/2022),” katanya.

Lebih lanjut, Bupati Maryoto mengatakan ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan pemkab kepada pihak BPK. Tujuh laporan tersebut antara lain, realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan laporan operasional. Selain itu, pemkab juga menyerahkan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Itu semua, sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintah

“Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada tim. Pada prinsipnya kami siap melakukan penyempurnaan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Government,” tandasnya. Untuk sekedar diketahui, penyerahan LKPD tahun 2021 unaudited tersebut bersamaan dengan kabupaten lain. Yaitu, Kabupaten Magetan, Ngawi, Tuban, dan Bojonegoro. (PROKOPIM TULUNGAGUNG).

Pos Terbaru