Categories: Berita
Published Mei 14, 2020

Rabu, 13 Mei 2020 , DPRD Tulungagung menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tulungagung Akhir Tahun Anggaran 2019.

Acara rapat yang digelar di ruang Sidang Gedung DPRD Tulungagung dan dipimpin oleh Ketua DDPRD Tulungagung Marsono, S.Sos dengan didampingi 4 Wakil Ketua DPRD Tulungagung dan 7 Ketua Fraksi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.si, Para Asisten Sekda dan 4 OPD Lingkup Pemkab Tulungagung.Dalam rapat tersebut juga diisi dengan penyampain Rekomendasi DPRD Tulungagung yang disampaikan oleh Heru Santoso, M.Pd.

Dalam penyampaian Rekomendasinya Heru Santoso diantaranya mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD, yang karena kondisi luar biasa pelaksanaannya mundur, yaitu hari Rabu, 22 April 2020. Pembahasan dilaksanakan oleh Komisi-komisi dengan masing-masing mitra kerja secara seksama. Atas dasar hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan catatan setrategis/rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Selanjutnya Heru Juga mengatakan bahwa Rekomendasi DPRD ini merupakan hasil kerja DPRD yang dibantu oleh Komisi yang merangkum berbagai masukan, saran, catatan, strategis, dan evaluasi akhir. Rekomendasi DPRD ini memuat informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah.

Dalam kesempatan ini Heru membacakan beberapa rekomendasi dari DPRD Tulungagung diantara mengatakan DPRD merekomendasikan pemerintah daerah lebih meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan industry pengolahan sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan: Melaksanakan pemerataan dalam penempatan Guru PNS di sekolah-sekolah, karena kondisi sekarang masih adanya kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya, pelaksanaan pendidikan murah berkualitas yang selama ini masih belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita dan belum bisa dirasakan menanfaatannya, disarankan kedepan dilaksanakan dengan system transfer bantuan langsung tunai kepada peserta didik baru klas 1 SD dan klas VII SMP sesuai besaran yang diamanahkan dalam Perda.

Heru juga mengatakan untuk urusan kesehatan disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana bagi RSUD Dr Iskak yang perlu alat medis untuk penyakit ginjal, maupun memikirkan tunjangan bagi Tenaga Medis non PNS medis utamanya Tenaga Medis yang langsung menangani penderita Covid-19 kedepan. “ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tulungagung termasuk daerah klasifikasi tinggi dampak Covid-19, maka kewajiban kita semua untuk memikirkan jalan keluar dan penangannya, dengan pengadaan tempat penampungan baik medis dan paramedis yang menangani perawatan penderita Covid-19 ini. Capaian pendapatan RSUD Dr Iskak yang melebihi target di Tahun 2019 yakni sebesar lebih dari Rp.288 Milyar, diharapkan dibarengi dengan peningkatan pelayanannya”. Kata heru dihadapan peserta Rapat Paripurna.

Untuk Dinas PKSDA diharapkan dapat melakukan sosialisasi program kerja di perdesaan dan kecamatan. Guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus penegakan Perda disarankan perlunya penambahan dana dan SDM dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan melakukan kegiatan pendataan/pemutakhiran PMKS dengan melibatkan pihak kecamatan/desa dan lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penanggulangan kemiskinan untuk urusan sosial.
Sedangkan dalam urusan ketenagakerjaan, DPRD mengharapkan perlunya program yang tepat sasaran serta bisa menyediakan peluang kerja di daerah dan diharapkan dapat memfasilitasi penduduk kartu pra kerja secara online dan tenaga kerja yang ber KTP Tulungagung mendapat prioritas dipekerjakan bagi perusahaan yang beroperasi di Tulungagung.
Diharapkan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan khususnya di Dinas Peternakan pada Balai Pembibitan Pakan dan Pakan Hijau Ternak di Desa Nglutung Kec. Sendang, adanya perencanaan yang kurang matang sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggaran pembangunan di Tahun 2019 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan penunjang sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Untuk itu dalam perencanaan di tahun mendatang harus dilaksanakan lebih matang sehingga tidak terulang lagi.
Heru melanjutkan `Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah agar segera melakukan pembinaan kepada Kepala Desa Pinggirsari, Kec. Ngantru agar segera melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa terpilih yang sudah sekian lama belum dilantik. Apabila tetap diabaikan, direkomendasikan agar proses Pemilihan Kepala Desa Serentak ditangguhkan agar tidak terjadi Presiden Buruk terhadap Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dan menyusun aturan pelaksanaan atau Perbub yang tegas terkait dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, agar meminimalisir permasalahan di desa.
Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M dalam pidatonya didapan peserta Rapat Paripurna ini diantaranya mengatakan bahwa dirinya selaku Bupati Kepala daerah dan segenap pimpinan daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Tulungagung yang telah dengan cermat menyusun rekomendasi yang berisi catatan strategis yang berisikan saran masukan atau koreksi terhadap penyelenggara urusan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah selama tahun anggaran.
Selanjutnya bupati mengatakan terkait dengan pandemi covid yang saat ini terjadi Bupati juga ikut Prihatin dan berharap pandemi Covid segera berakhir. Sedangkan adanya bantuan yang berasal dari pemerintah pusat , pemerintah provinsi maupun Kabupaten diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. ( Nug/ Humas )

Pos Terbaru