Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung di selenggarakan  di Hall Crown Victoria Tulungagung, Rabu, 12 Desember 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM bersama Ibu, Anggota Forkopimda, seluruh Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, LSM, civitas Akademika, tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menerangkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2018-2023 merupakan bentuk kajian yang berisi program-program pembangunan. “Ini adalah kajian yang akan kita laksanakan 5 tahun mendatang dengan berbagai kajian yang akan menjadi patokan, ini sebagai bentuk aplikasi pembangunan bapak presiden,” ujarnya. Lanjut Maryoto, rancangan yang ada dalam RPJMD merupakan bentuk pengaplikasian janji waktu kampanye dulu.

Beberapa poin yang menjadi perhatian, Tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka pengangguran, dan pembangunan daerah pinggiran. “RPJMD ini adalah refleksi pemimpin daerah pada waktu dulu, yang saat kita berkampanye menyuarakan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, melalui RPJMD ini ditargetkan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar 7 persen pada tahun 2023 mendatang. “Tahun 2018 ini kan sekitar 5,8 persen, untuk tahun 2019 nanti sekitar 7 persen dengan menumbuhkan sektor induatri kecil secara holistik dan menyeluruh,” tukasnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemkab yaitu melalui pengoptimalan Umkm di masyarakat. “Kita hidupkan Umkm yang ada dengan berbagai aktifitas darupada masyRakat. Itu yang dikatakan holistik tadi. Menyeluruh menyangkut berbagai komunitas dsri pengusaha kecil, menengah hingga atas,” tukasnya.

Pemantapan system dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistic atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Selain itu partisipasi aktif lintas stakeholders dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi berbagai kebijakan program sektoral lintas satuan kerja. (din).