Categories: Berita
Published April 5, 2016

Undang-Undang No.37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan terbitnya Undang-Undang ini diharapkan pelayanan publik seluruh penyelenggara pelayanan publik lainya dapat mewujudkan bentuk hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, tanggungjawab kewenangan seluruh pihak yang terkait serta dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang banyak sesuai dengan asas umum pemerintah yang baik.

Untuk menjamin terselenggaraanya pelayanan publik, diperlukan adanya pengawasan oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan. Di Indonesia lembaga ini dinamakan Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No 37 tahun 2008.

Demikian antara lain sambutan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si, ketika membuka acara sosialisasi Undang-Undang No.37 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Sabtu, 2 April 2016.

Agus Widiarto, kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, mengatakan bahwa Ombudsman sebagai pelayanan publik maka sebaiknya masyarakat harus berani lapor bila ada pelayanan publik yang kurang memenuhi syarat. Perlu diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, untuk tahun lalu telah menerima 350 laporan.

Nampak hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM. Sosialisasi diikuti 50 orang peserta dari organisasi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan narasumber oleh Dadan Suparjo dari Komisioner Ombudsman Republik Indonesia dan Arteria Dahlan Anggota Komisi II DPR RI, selaku moderator Sulung Mina Rimbawana. (her/humas)

Pos Terbaru