+62 (355) 321201 tulungagung.prokopim@gmail.com
Berita

Genjot Digitalisasi Pajak Daerah, Pemkab Tulungagung Gelar Sosialisasi ETPD

03 November 2026 humasta

TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemkab Tulungagung menggelar sosialisasi implementasi ETPD yang diikuti sebanyak 170 peserta dari unsur kecamatan, sekretaris desa (Sekdes), sekretaris kelurahan (Sekkel), serta staf kecamatan. Kegiatan berlangsung Di Ballroom Crown Victoria Hotel.Tulungagung pada Senin (02/11/2026).


Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M. Dalam arahannya, ia meminta seluruh peserta agar tidak sekadar memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Plt. Bupati menekankan pentingnya loyalitas aparatur pemerintahan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, serta membangun komunikasi yang baik dan kedekatan dengan masyarakat.


“Saya mohon jenengan para Sekdes dan Sekkel maupun staf kecamatan yang hari ini ikut sosialisasi bisa loyal dan memberikan solusi, sekaligus mendekat kepada warga. Karena warga sangat membutuhkan keberadaan Sekdes,” ujar Ahmad Baharudin.
Menurutnya, aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan berbagai program dan kebijakan kepada masyarakat. Termasuk memberikan edukasi mengenai kemudahan pembayaran pajak daerah melalui berbagai kanal digital.


Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Tulungagung.
“Saya minta jenengan membantu pemerintah dan mari ciptakan Tulungagung yang rukun dan kondusif melalui jenengan ini. Bapak ibu Sekdes dan kelurahan, silakan sosialisasi ini dipahami dan dimengerti, kemudian bisa diimplementasikan dengan baik dan dilaksanakan di lapangan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Dra. Imroatul Mufidah, M.Si menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam mendukung percepatan implementasi ETPD.
Menurutnya, elektronifikasi transaksi menjadi langkah strategis untuk memperluas kanal pembayaran pajak daerah sekaligus memperkuat sinergi seluruh perangkat pemerintahan dalam membangun ekosistem transaksi digital.


“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan kapasitas SDM sampai tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Harapannya, percepatan kanal pembayaran pajak daerah bisa berjalan optimal dengan dukungan seluruh pihak,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran kecamatan dan desa sangat penting dalam mendorong digitalisasi transaksi, di antaranya melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta optimalisasi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


Lebih lanjut, Imroatul mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi semester pertama, implementasi ETPD Kabupaten Tulungagung telah mencapai 98 persen berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk mengejar target implementasi 100 persen sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital.
“Semester pertama capaian kita sudah 98 persen sesuai penilaian Kemendagri. Targetnya tentu 100 persen. Kami masuk 10 besar di Jawa Timur dalam hal kabupaten digital,” terangnya.


Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkab Tulungagung berharap seluruh aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan dapat berperan aktif sebagai penghubung informasi pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan kanal pembayaran digital.
Dengan demikian, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah diharapkan semakin optimal, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
(Pri/Reta/ Prokopim Tulungagung)

Berita Lainnya

error: Content is protected !!