Bertempat di Pendopo kongas arum kusumaning bangsa, Senin (15/2) dilaksanakan seminar dan deklarasi anti radikalisme aliran keagamaan. Dalam seminar ini menghadirkan narasumber Drs. H. Abdurrahman Nafis, MH.I wakil ketua MUI Provinsi Jawa Timur, Polres Tulungagung dan Dandim 0807 Tulungagung.
Kegiatan itu bertujuan untuk menangkal bahaya gerakan Radikal yang tidak sesuai norma-norma. Untuk itu, Dideklarasikan Anti Radikalisme Aliran Keagamaan.
Dalam deklarasi tersebut, Bupati Sahri Mulyo. SE., M.Si., bersama Wakil Bupati (Wabup) Drs. Maryoto Birowo MM didampingi semua jajaran Forpimda, berbagai ormas dan organisasi keagamaan, Perguruan Tinggi (PT) dan undangan lainnya membubuhkan tanda tangan sebagai wujud sepakat pemerintah daerah bersama masyarakat menolak komplotan radikal masuk di wilayah Tulungagung.
“Tujuanya, mengantisipasi berkembangnya gerakan radikal, misalnya ISIS dan lainnya. Untuk itu, kami melakukan kerjasama dengan semua kelembagaan dan instansi terkait untuk saling mengawasi. Karena perilaku dan tindakannya membahayakan semua manusia. Sehingga perlu dilakukan penyempitan gerakannya,” kata Bupati Sahri Mulyo.
Bupati Sahri Mulyo mengimbau, warga harus waspada terhadap bibit-bibit radikalisme yang berskala kecil. “Harapan kami kepada pihak terkait, baik MUI maupun aparat hukum untuk menindaklanjuti segala informasi yang mengarah ke situ (radikalisme).
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung KH Abdul Hadi mencontohkan, salah satu ajaran yang menyimpang dari hakekat Islam yaitu pada saat terjadinya bom di Sarinah Jakarta beberapa waktu lalu.
“Jika dibandingkan pada zaman perkembangan ajaran Islam pada masa Wali Songo di Indonesia, sangat jauh, karena (wali songo.red) sukses mengislamkan orang kafir dengan cara menyesuaikan kultur budaya di setiap daerah. Jika model teroris, itu kan hanya ada di Timur Tengah. Tidak cocok jika diterapkan di sini,” ungkap Gus Hadi-sapaan akrab KH Abdul Hadi. (din/humas)
