Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung yang dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., di Ruang Prajamukti, Kantor Bupati Tulungagung, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Dosen Berkarya (DOKAR) 2026, hasil kerja sama Universitas Brawijaya (UB) dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulungagung.
Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, yakni Azizun Kurnia Illahi, S.I.Kom., M.A., Nilam Wardasari, S.I.Kom., M.I.Kom., serta Boby Rachma Asmara, content creator sekaligus mahasiswa Universitas Brawijaya.
Ketua panitia pelaksana, Azizun Kurnia Illahi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengabdian perguruan tinggi sekaligus upaya membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi perubahan ekosistem komunikasi digital.
Menurut dia, perkembangan media sosial berlangsung sangat cepat dan membawa peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah.
Media sosial, kata Azizun, dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola secara tepat, media sosial juga dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika informasi yang disampaikan tidak akurat, tidak kontekstual, atau tidak mempertimbangkan etika komunikasi publik.
Karena itu, aparatur pemerintah dituntut tidak sekadar mampu menggunakan media digital, tetapi juga memahami bagaimana mengelolanya secara strategis.
“Yang kemudian bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita memitigasi dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan adanya media sosial yang berkembang dengan pesat saat ini,” ujarnya.
Ia mengibaratkan perkembangan media digital seperti perubahan moda transportasi yang terus mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan moda transportasi konvensional kini beralih ke layanan berbasis aplikasi karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Menurut Azizun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana setiap individu maupun institusi membekali diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya budaya belajar secara berkelanjutan.
“Jangan pernah berhenti belajar karena dunia akan meninggalkan manusia yang berhenti belajar,” katanya.
Melalui Program DOKAR, Universitas Brawijaya berharap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki akademisi dapat ditransfer kepada aparatur pemerintah daerah sehingga pengelolaan media digital OPD di Kabupaten Tulungagung semakin terarah.
Azizun mengatakan, salah satu target kegiatan tersebut adalah terciptanya perspektif yang sama di antara OPD mengenai pengelolaan media sosial pemerintah yang baik.
Dengan demikian, masing-masing perangkat daerah diharapkan mampu mengoptimalkan kanal digital yang dimiliki untuk menyampaikan informasi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya melalui Program DOKAR 2026 yang telah memilih Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi tersebut dapat terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Ahmad Baharudin, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengakses pelayanan pemerintah.
Perubahan tersebut membuat pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan pola komunikasi dengan karakter masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan platform digital.
“Media digital pemerintah harus kita manfaatkan bukan hanya untuk publikasi, tapi juga sebagai sarana komunikasi yang terbuka, informatif, responsif, dan interaktif dengan masyarakat,” kata Ahmad Baharudin.
Ia menekankan bahwa setiap OPD perlu memiliki kemampuan menyampaikan informasi yang benar, akurat, mudah dipahami, sekaligus dikemas secara kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, kreativitas dalam membuat konten digital tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip keterbukaan informasi, etika komunikasi, serta akurasi data.
Hal tersebut penting karena informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah tidak hanya menjadi bahan konsumsi masyarakat, tetapi juga merupakan representasi institusi pemerintah di ruang publik.
Karena itu, pengelolaan media digital OPD membutuhkan sumber daya manusia yang memahami substansi pemerintahan sekaligus memiliki kemampuan komunikasi digital.
Ahmad Baharudin berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan media digital perangkat daerah.
Ia mendorong agar media digital pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus membuka ruang partisipasi publik.
“Transparansi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang perubahan cara bekerja dan berkomunikasi agar pemerintah semakin efektif dan pelayanan semakin mudah,” ujarnya.
Menurut Ahmad Baharudin, transformasi digital dalam pemerintahan pada akhirnya bukan semata-mata persoalan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, transformasi tersebut menyangkut perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur dalam memberikan informasi serta berinteraksi dengan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan komunikasi publik pemerintahan yang semakin profesional.
“Menjadi sangat penting bagi kita untuk terus belajar selama masih memiliki kesempatan. Ilmu yang kita miliki harus kita manfaatkan dan praktikkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.
Ia optimistis, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunikasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung di ruang digital dapat semakin profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan pelatihan kemudian secara resmi dibuka oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dengan harapan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian materi secara aktif dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan media digital di masing-masing OPD.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan tidak hanya semakin aktif hadir di ruang digital, tetapi juga mampu menghadirkan informasi publik yang akurat, edukatif, kreatif, cepat, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.(PROKOPIM TULUNGAGUNG).
