Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan para kepala daerah se-Indonesia, Di Ruang Sekretaris Pribadi Bupati Tulungagung, Kamis (13/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). dan menjadi tindak lanjut dari upaya Badan Gizi Nasional dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memberikan dukungan penuh terhadap program MBG. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memberikan kemudahan dalam proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis,” ujar Tito Karnavian usai mengikuti rapat koordinasi.
Tito menjelaskan, sebelumnya telah diterbitkan Surat Edaran (SE) kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Kemudahan perizinan, menurut Tito, menjadi salah satu aspek penting agar pembangunan dan operasional dapur MBG atau SPPG dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga diminta mengoordinasikan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan, dalam proses pemenuhan SLHS.
Selain persoalan perizinan, Mendagri meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sekaligus melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi penerima manfaat MBG.
Sementara itu, Dinas Kesehatan daerah diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aspek higiene dan sanitasi, termasuk memastikan SPPG memenuhi ketentuan SLHS.
Tito menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk terus melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Salah satu fokus utama adalah memastikan keamanan pangan sehingga tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaannya.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing,” ungkap Sudaryono.
Melalui Rakorsus tersebut, pemerintah pusat berharap sinergi antara BGN, pemerintah daerah, perangkat daerah, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri terus mendorong sinergi lintas sektor dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.
(Pri/ Ihm/ PROKOPIM TULUNGAGUNG)
