TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara virtual pada Senin (31/10/2022).
Rapat diikuti langsung Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, S.E., bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya, Inspektorat, PUPR, Plt Bappeda, Dinsos, Peternakan, BPKAD, Dishub, Ketahanan Pangan, Pertanian, Bag. Ekonomi dan SDA, Disperindag, dan lainnya.
Rakor secara umum membahas langkah konkret sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri, Tito Karnavian meminta 36 Pemda yang belum melakukan pelaporan untuk melaporkan upaya penanganan inflasi yang telah dilakukan oleh masing – masing daerah sebagai bahan evaluasi, agar inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dikendalikan.
Untuk diketahui, pada September 2022 terjadi inflasi 1,17 persen, sehingga secara year on year (yoy) angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,96 persen. Komoditas dominan memberikan andil inflasi yakni bbm, angkutan umum, solar, angkutan antar kota, dan tarif angkutan online.
“Dari kondisi sekarang ini ada hal yang menarik ya. Yaitu 2 pemda mengalami Deflasi. Yaitu Kab. Manokwari dan Kab. Mimika. Dan minggu depan, saya minta 1 provinsi terbaik yang dapat mengendalikan inflasinya untuk memaparkan resep pengendaliannya agar bisa menjadi referensi untuk daerah lain,” tuturnya.
Selain itu, Menteri Tito juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional guna meminta petunjuk dan arahan dalam mengendalikan pangan di daerah untuk menekan laju inflasi.
“Saya minta pemerintah daerah dapat terus melakukan intervensi terhadap pengendalian inflasi di daerahnya dengan memanfaatkan Dana Tak Terduga dan Dana Bansos,” sebut Menteri Tito. (PROKOPIM TULUNGAGUNG)
