YOGYAKARTA — Akurasi data, integritas pendamping, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Rose Ballroom, Abadi Hotel Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang diikuti 130 peserta dari unsur Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping sosial, dan unsur sosial kecamatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kapasitas petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menekankan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan program pemerintah, tetapi juga oleh ketepatan data, kualitas pendampingan, serta komitmen petugas dalam menjalankan tugas secara profesional.
Ia mengajak seluruh pilar sosial untuk bekerja lebih keras, menuntaskan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kecamatan.
Menurutnya, digitalisasi bansos harus diikuti dengan pembaruan dan perbaikan data secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh bantuan tidak terlewat, sementara mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai yang punya hak malah tidak mendapatkan, yang tidak punya hak malah mendapatkan,” tegasnya saat mengingatkan pentingnya ketelitian dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola kesejahteraan sosial. Melalui pemutakhiran data dan koordinasi yang lebih baik, petugas diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan sosial secara lebih tepat, merespons kebutuhan masyarakat, serta mendukung proses penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel.
Ahmad Baharudin meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan bimtek untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Setelah kegiatan berakhir, ia berharap para peserta segera mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja di lapangan.
Ia juga mendorong jajaran terkait agar terus memperbaiki capaian kinerja dalam pengelolaan data dan pelayanan sosial, dengan target peningkatan peringkat kinerja sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Selain ketepatan data, Plt. Bupati menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, tugas pilar sosial tidak berhenti pada urusan administrasi dan verifikasi data, tetapi juga mencakup kemampuan mendengarkan, memahami, dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi keluarga penerima manfaat.
Karena itu, komunikasi intensif antara pendamping sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat agar penanganan masalah sosial dapat dilakukan secara terpadu.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin juga mengingatkan bahwa pendampingan sosial idealnya tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM).
Ia meminta para pendamping memberikan pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan, sehingga keluarga penerima manfaat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan secara bertahap mencapai kemandirian.
Dengan demikian, program bantuan sosial tidak semata-mata menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan juga bagian dari upaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
“Penerima manfaat harus dibimbing agar bisa meningkat, sehingga ke depan mampu mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan,” demikian penekanan dalam arahannya.
Ia berharap para petugas dapat memahami kondisi setiap keluarga secara menyeluruh, memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, serta mendorong potensi yang dimiliki masyarakat agar dapat berkembang.
Di hadapan para peserta, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa integritas merupakan prinsip yang tidak boleh ditawar dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Seluruh pilar sosial diminta menghindari penyalahgunaan kewenangan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, serta menjalankan tugas secara profesional dan sesuai pedoman yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sebagian petugas bukan berstatus sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung, kontribusi dan kinerja mereka tetap menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di daerah.
Karena itu, evaluasi kinerja perlu dilaksanakan secara objektif. Petugas yang menunjukkan prestasi patut memperoleh apresiasi, sedangkan mereka yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas perlu mendapatkan pembinaan agar kualitas pelayanan semakin merata.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pilar sosial. Komitmen tersebut perlu diimbangi dengan dedikasi, transparansi, dan tanggung jawab dari seluruh petugas dalam melayani masyarakat.
Ia mengajak peserta menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan tulus, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, S.STP., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan bimtek diselenggarakan untuk memperkuat peran dan kapasitas pilar sosial sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan koordinasi, serta kemampuan manajerial para potensi sumber kesejahteraan sosial dalam memetakan dan menangani persoalan sosial di lapangan secara efektif.
Sebanyak 130 peserta dilibatkan dalam kegiatan ini, yang terdiri atas unsur SDM PKH, TKSK, unsur sosial kecamatan, dan pekerja sosial. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung.
Reni menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung yang memungkinkan kegiatan tersebut terlaksana. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung dari Kementerian Sosial, Ambar, serta Ketua Tim SDM PKH Provinsi Jawa Timur, Agus, bersama jajaran dan para pendamping sosial.
Plt. Bupati juga menyampaikan harapan agar dukungan Kementerian Sosial terhadap program kesejahteraan masyarakat Tulungagung terus diperkuat, termasuk terkait upaya percepatan realisasi program Sekolah Rakyat yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.
Menutup sambutannya, Ahmad Baharudin secara resmi membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Digitalisasi Bansos. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan nyata dalam ketepatan data, kualitas pendampingan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas dan pemanfaatan digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap tata kelola bantuan sosial semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mendorong keluarga penerima manfaat menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.(tok/PROKOPIMTULUNGAGUNG)
