Pemkab Tulungagung peroleh nilai BB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal ini terungkap setelah pemkab Tulungagung menerima hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dari kementrian PAN dan RB pada selasa, 31 Januari 2017.

Penerimaan Evaluasi ini diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.,S.E.,M.Si dari Menpan RB Asman Abnur sekitar pukul 09.00 wib di Ruang Rapat Hayam Wuruk lantai 8 Kantor Gubernur Jawa Timur Jln. Pahlawan 110 Surabaya.

Dalam sambutan pidatonnya usai menyerahkan hasil evaluasi Menpan RB Asman Abnur diantaranya menjelaskan bahwa dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang memperoleh nilai A dari  seluruh propinsi yang ada di Indonesia hanya ada tiga provinsi, ketiga provinsi tersebut yakni Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Jawa Barat. “Kalau provinsi yang dapat nilai A dulu cuma dua, yakni Jatim dan Yogjakarta. Sekarang tambah satu Jawa Barat. Dari 34 provinsi baru tiga saja yang dapat nilai A dan belum ada yang raih nilai AA,” kata Menpan RB, Asman Abnur .

Lebih lanjut Menpan RB, Asman Abnur menjelaskan untuk kabupaten kota yang meraih nilai A saat ini hanya Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung.  Untuk nilai AA belum ada kab/kota yang memperoleh. Nilai A hanya satu yakni Banyuwangi. Untuk nilai BB terdapat tiga daerah yakni Kab Tulugangung, Kota Malang, dan Kota Badung Bali. Kategori nilai B diperoleh 31 kab/kota, nilai CC 61 kab/kota, nilai C 50 kab/kota dan nilai D hanya satu kabupaten. Disamping itu ia mengajak, bupati dan walikota serta gubernur untuk meningkatkan kinerjanya. “Jangan kalah waktu karena waktu cepat berlalu. Jangan menyesal kalau sudah tidak menjabat baru sadar pentingnya SAKIP yang benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Asman mengungkapkan ada empat strategi khusus untuk bisa meraih predikat SAKIP yang baik. Pertama yakni Money Follow Programe (uang mengikuti program), kedua stop pemborosan anggaran. Ketiga adalah fokus pada kinerja bukan SPJ dan penerapan E-Government. “Yang penting itu laporan kinerja dan keuangan”. Imbuhnya.

 “Selama ini yang sudah baik seperti Kabupaten Banyuwangi. Kami pun akan belajar banyak ke sana. Pemerintah pusat belajar ke pemerintah daerah kan gak apa apa selama itu baik”, tuturnya. Pembelajaran melalui konsep studi tiru oleh Kemenpan RB pada Pemkab Banyuwangi ini, kata dia, menjadi proses menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. “Ini supaya inovasi tidak cuma dinikmati masyarakat Banyuwangi tapi juga seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya. Ia pun meminta Pemkab/kota lain juga melakukan studi tiru di Banyuwangi. “Kalau mau studi tiru gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di wilayah Indonesia saja seperti Banyuwangi dan Kota Bandung yang SAKIP nya sudah bagus dengan nilai A,” tukasnya. (tok/nug /humas)